Dinilai Rugikan Petani Skema Kemitraan Plasma Kelapa Sawit

Dinilai Rugikan Petani Skema Kemitraan Plasma Kelapa Sawit

Dinilai Rugikan Petani Skema Kemitraan Plasma Kelapa Sawit

BERKAHPOKER Dalam temuan Serikat Petani Kebun Sawit (SPKS) hampir semua petani sawit mengeluhkan skema kemitraan plasma. Mereka beranggapan skema kemitraan plasma tidak adil dan merugikan.

Petani di Sanggau, Sekadau, Sintang dan Ketapang, Kalimantan Barat mengeluhkan tentang rendahnya pendapatan mereka. Hasil jual kelapa sawit tidak sesuai dengan perjanjian di awal pembukaan lahan. Luas lahan juga cenderung tidak sesuai atau kurang dari 20 persen yang disepakati di awal.

Di Kalimantan Barat, para petani mengeluhkan tentang rendahnya pendapatan mereka yang tidak sesuai dengan janji perusahaan,” kata Manager Program dan Kemitraan SPKS, Tirza Pandelaki dalam Media Briefing bertajuk Suntikan Dana ke Perusahaan Bukan Solusi untuk Biodiesel, Jakarta, Selasa (11/8).AGEN POKER TERPERCAYA

Sampai saat ini, Tirza melanjutkan, petani masih terkendala dengan harga TBS yang cenderung lebih rendah. Pemerintah memang telah membuat patokan harga, namun yang terjadi dilapangan penentuan harga ditentukan oleh pabrik, tengkulak dan loading ram.

Gembar-gembor pemerintah yang bakal mengekspor CPO dan meningkatkan kesejahteraan petani pun tak pernah dirasakan oleh petani kecil. Sebaliknya harga CPO sangat fluktuatif dan dampaknya cepat terasa terhadap harga TBS petani.

“Belum ada patokan harga yang melindungi petani saat fluktuasi,” kata dia.

Tirza menduga hal ini lantaran belum ada kerja sama antara petani dengan perusahaan. Begitu juga dengan belum adanya regulasi yang jelas untuk mengatur rantai pasok dari petani ke industri biodiesel. “Belum ada kontrak kerja sama kelembagaan tani dan perusahaan biodiesel,” kata dia.

Selain itu perusahaan korporasi juga tidak menggunakan kelapa sawit dari petani. Mereka hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari kebun sendiri. Padahal pemerintah telah mewajibkan perusahaan agar menerima pasokan dari kebun masyarakat.

“Hal itu tidak terimplementasi, tidak ada pengawasan dan penilaian soal itu dari pemerintah, sehingga kecenderungannya terjadi monopoli penyediaan bahan baku,” kata dia.

Indikator penghitungan keuntungan petani dari industri biodiesel tidak sesuai. Sebab berbagai pernyataan pemerintah hanya bersifat klaim dan tidak sesuai dengan logika ekonomi yang cenderung meleset di lapangan. Seharusnya pemerintah dalam hal ini kementerian dan Pertamina sebagai perusahaan BUMN harus bisa memastikan hal tersebut.

Alokasi penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS) tahun 2019 sebesar Rp 33,6 triliun. Penggunaan dana ini berasal dari pungutan ekspor sawit dari selama empat tahun dari tahun 2015. Dalam realisasinya, dana ini 89 persen digunakan untuk insentif biodiesel senilai Rp Rp 30,2 triliun.

Lalu 8 sebanyak 8 persen atau Rp 2,7 triliun untuk program peningkatan sumber daya manusia, 0,85 persen atau Rp 284,4 miliar untuk pengembangan dan penelitian dan sebanyak 0,22 persen atau Rp 1,73 miliar untuk sarana dan prasarana. Sementara itu untuk promosi kemitraan sebesar Rp 208, 5 miliar dan pengembangan SDM sebesar Rp 140,67 persen.AGEN POKER ONLINE

Manager Program dan Kemitraan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Tirza Pandelaki menilai penggunaan dari berbagai paket kebijakan ini hanya diberikan kepada korporasi besar. Padahal dana ini seharusnya bisa dinikmati petani kelapa sawit swadaya (mandiri).

 

By ichigo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *